Gedung Perkantoran Jakarta (VIVAnews/Adri Irianto)
Meski Jakarta dipastikan tidak berada pada titik pusat gempa, namun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama dengan Tim Penasehat Konstruksi Bangunan (TPKB) telah mengantisipasi kemungkinan terburuk yang dapat terjadi pada konstruksi bangunan pencakar langit ibukota.
Menurut Kepala Dinas P2B DKI Jakarta Hari Sasongko, bangunan tinggi yang memiliki lebih dari delapan lantai dianggap aman konstruksinya dari ancaman gempa bumi hingga 8,5 skala richter.
Hal ini bisa dipastikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan Tim Penasehat Arsitektur Kota Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (TPAK P2B) DKI Jakarta. Sebaliknya, bangunan di bawah delapan lantai dinilai cukup rawan terhadap efek guncangan gempa hingga 8,5 skala richter.
"Kami pastikan bangunan tinggi di atas delapan lantai sudah optimal dan rawan gempa. Kalau di bawah delapan lantai ini yang kami khawatirkan," ujar Hari di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 30 Maret 2011.
Hari mengatakan, bangunan di bawah delapan lantai ini juga termasuk pada rumah tinggal, yang tidak mendapat pengawasan dari TPAK P2B.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dijelaskan Hari, juga akan melakukan mikrozonasi atau pemetaan daerah rawan gempa. Pemetaan akan dilakukan setiap 150 meter per segi lahan yang ada di Jakarta. Agar dapat diidentifikasi daerah yang sangat rawan, rawan, dan tidak rawan gempa. "Dengan mikrozonasi kita bisa lihat bangunan dan daerah mana saja yang aman terhadap gempa," ujarnya.
Menurut Hari, mikrozonasi ini dapat menentukan kantong-kantong yang dapat digunakan untuk evakuasi saat terjadi gempa serta melihat jalan-jalan dan sumber air yang tingkat kerawanan terhadap gempanya tinggi.
Dengan pemetaan dapat diketahui keadaan tanah dan keadaan bangunan pada suatu wilayah, sebab bila keadaan bangunan baik, sementara keadaan tanah rawan gempa maka tetap perlu diperhatikan.
Direncanakan pemetaan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Sejauh ini, rumah tinggal merupakan bangunan yang sangat rawan gempa.
"Rumah tinggal memang sangat rawan, tapi jika itu dirobohkan semua dan membangun baru kan tidak mungkin. Jadi ke depan kita akan sosialisasikan apa sih bangunan tahan gempa itu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Nasional Peng-Update Peta, Masyhur Irsyam mengatakan, bangunan di Jakarta juga dipengaruhi keadaan tanah. Saat ini, standar nasional Indonesia (SNI) untuk ketahanan gempa bagi gedung-gedung bertingkat naik, dari 500 tahun menjadi 2.500 tahun.
"Namun keadaannya tidak jauh berbeda. Bedanya kami bukan hanya menghasilkan percepatan maksimum, tapi juga frekuensi. Ketahanan ini akan dievaluasi per tiga tahun sekali, seperti standar di Amerika," katanya. (adi)
Menurut Kepala Dinas P2B DKI Jakarta Hari Sasongko, bangunan tinggi yang memiliki lebih dari delapan lantai dianggap aman konstruksinya dari ancaman gempa bumi hingga 8,5 skala richter.
Hal ini bisa dipastikan berdasarkan pengawasan yang dilakukan Tim Penasehat Arsitektur Kota Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan (TPAK P2B) DKI Jakarta. Sebaliknya, bangunan di bawah delapan lantai dinilai cukup rawan terhadap efek guncangan gempa hingga 8,5 skala richter.
"Kami pastikan bangunan tinggi di atas delapan lantai sudah optimal dan rawan gempa. Kalau di bawah delapan lantai ini yang kami khawatirkan," ujar Hari di Balaikota DKI Jakarta, Rabu 30 Maret 2011.
Hari mengatakan, bangunan di bawah delapan lantai ini juga termasuk pada rumah tinggal, yang tidak mendapat pengawasan dari TPAK P2B.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dijelaskan Hari, juga akan melakukan mikrozonasi atau pemetaan daerah rawan gempa. Pemetaan akan dilakukan setiap 150 meter per segi lahan yang ada di Jakarta. Agar dapat diidentifikasi daerah yang sangat rawan, rawan, dan tidak rawan gempa. "Dengan mikrozonasi kita bisa lihat bangunan dan daerah mana saja yang aman terhadap gempa," ujarnya.
Menurut Hari, mikrozonasi ini dapat menentukan kantong-kantong yang dapat digunakan untuk evakuasi saat terjadi gempa serta melihat jalan-jalan dan sumber air yang tingkat kerawanan terhadap gempanya tinggi.
Dengan pemetaan dapat diketahui keadaan tanah dan keadaan bangunan pada suatu wilayah, sebab bila keadaan bangunan baik, sementara keadaan tanah rawan gempa maka tetap perlu diperhatikan.
Direncanakan pemetaan dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Sejauh ini, rumah tinggal merupakan bangunan yang sangat rawan gempa.
"Rumah tinggal memang sangat rawan, tapi jika itu dirobohkan semua dan membangun baru kan tidak mungkin. Jadi ke depan kita akan sosialisasikan apa sih bangunan tahan gempa itu," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Nasional Peng-Update Peta, Masyhur Irsyam mengatakan, bangunan di Jakarta juga dipengaruhi keadaan tanah. Saat ini, standar nasional Indonesia (SNI) untuk ketahanan gempa bagi gedung-gedung bertingkat naik, dari 500 tahun menjadi 2.500 tahun.
"Namun keadaannya tidak jauh berbeda. Bedanya kami bukan hanya menghasilkan percepatan maksimum, tapi juga frekuensi. Ketahanan ini akan dievaluasi per tiga tahun sekali, seperti standar di Amerika," katanya. (adi)
0 komentar:
Posting Komentar